Pesan untuk Menteri Baru, Pakar Pemerintahan UB: Butuh Intelijen Perdagangan

KOTA MALANG - Dua Menteri baru telah dilantik oleh Presiden RI Jokowi, Rabu (15/6/2022) lalu. Menteri Perdagangan saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan. Sementara Menteri ATR/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto.

Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari Ph.D menyarankan Menteri Perdagangan harus bergerak cepat menangani kondisi saat ini salah satunya dengan menggerakkan intelijen perdagangan.

Baca juga: Wagub Jatim: Tiap Pemuda Bisa Jadi Duta Besar Indonesia

“Intelijen perdagangan ini penting mendeteksi apa-apa saja yang terjadi di pasar. Jangan lupa juga kita punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lembaga formal mereka dan bisa dimanfaatkan oleh Menteri Perdagangan, ” jelasnya, Jumat (17/6/2022).

Menurut Wawan, Menteri Perdagangan tidak akan bisa jalan sendiri karena itu juga membutuhkan bantuan seperti Menteri Pertanian. Kemudian Kepolisian yang dapat membantu agar tidak ada hal yang menyimpang.

Baca juga: Rektor UNAIR Sebut Kontribusi Guru Besar Dinilai Penting Memecahkan Persoalan Bangsa

“Kejaksaan juga bisa. Kementerian Perdagangan harus menyelaraskan dengan Lembaga lain dan bisa membaca situasi pasar, ” sambung Wawan.

Pekerjaan Rumah Menteri Perdagangan terbesar kata Wawan Sobari tentu saja tentang minyak goreng dan harga sembako.

Baca juga: Jadi Ajudan Milenial Gubernur Jabar, Ini Kisah Yani

“Tentu yang menjadi perhatian sekarang di Kementerian Perdagangan adalah mafia minyak goreng. Dan kita semua sudah tahu ternyata orang dalam yang bermain. Jadi kelangkaan yang sempat terjadi bukan karena bahan baku tapi karena ada penyimpangan, ” tegas pakar pemerintahan ini.

“Selain soal mafia minyak goreng tentu harga sembako menjadi pekerjaan rumah yang lain. Ini penting karena pasca pandemi Indonesia butuh kecepatan lebih dalam pemulihan ekonomi, ” sambung Wawan Sobari.

Baca juga: Ilham Bintang: Pengalaman Ganti Foto KTP Secara Kilat Tanpa Pengantar RT-RW

Sementara untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Wawan Sobari meminta menteri baru fokus pada reformasi agraria yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi yaitu tentang tanah sosial yang dibagikan untuk rakyat.

“Program ini jangan sampai di level paling bawah ada penyimpangan. Misalkan ada beberapa kasus sertifikat tidak sampai ke tangan penerima. Belum lagi ada kasus lain untuk mendapat sertifikat harus membayar, ” ucap alumni Doktor di Flinders University of South Australia ini.

Baca juga: Ilmu Pemerintahan Paparkan Konsep Ketahanan Lingkungan Desa Berbasis Kelembagaan

Dengan hadirnya Hadi Tjahjanto menurut Wawan maka ada pengalaman militer ditambah relasinya yang akan membantu mewujudkan program tersebut.

“Dia kan paham bagaimana bekerja sama dengan aparat. Tidak hanya pendekatan bukti hukum tapi Hadi punya kemampuan intelijen sehingga akan ada hal di tata ruang dan keagrariaan, ” pungkas Wawan Sobari. (Humas FISIP)